"Kita belum membahas soal itulah, masih banyak yang harus dibahas berkaitan hal-hal yang lebih besar dalam membangun bangsa," ucap Puan usai menghadiri pertemuan partainya, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).
Menurut Puan, soal pembelian pesawat kepresiden tersebut sudah selesai pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, karena yang membeli pesawat adalah SBY. Dan kini, kata dia, pesawat tersebut sudah resmi menjadi pesawat kepresidenan.
Puan meminta agar masyarakat tidak menganggap pernyataan yang dikeluarkan oleh kader PDI-P, merupakan pernyataan resmi dari partai. "Selama itu bukan statement resmi, kita tidak perlu juga kita menanggapi hal itu sepertinya serius sekali sebagai satu pernyataan resmi dari fraksi atau partai," ujar Puan.
Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengaku akan mengusulkan kepada presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk menjual pesawat kepresidenan yang pengadaannya dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Usulan itu dianggap untuk menghemat anggaran operasional.
"Harus ada efisiensi perjalanan dinas pemerintah. Saya mau mengusulkan kepada Pak Jokowi supaya pesawat presiden dijual. Sekarang ini,nggak bisa jika pemimpin menyuruh orang untuk sederhana, tetapi dia tidak memberikan contoh," kata Maruarar di Jakarta, Senin (1/9/2014).
Pernyataan Maruarar itu terkait wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang belakangan ramai diperbincangkan, sekaligus menjawab isu perbedaan pendapat di internal PDI Perjuangan terkait kenaikan harga BBM bersubsidi. Arar, sapaan akrab Maruarar, menilai bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi harus menjadi opsi terakhir.
Dia menekankan pemerintahan ke depan harus dapat melakukan efisiensi dengan meniadakan perjalanan dinas ke luar negeri sementara waktu, kecuali yang menyangkut soal perbatasan negara. "Perjalanan dinas ini ada pemborosan beberapa triliun rupiah dalam setahun," kata dia.
0 komentar: